Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengharapkan setiap daerah di Indonesia
dapat bersih dari sampah. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
(PSLB3) Sayid Muhadhar menilai momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)
menjadi semangat bagi seluruh unsur di daerah dapat mewujudkan target zero emission
dari sektor sampah.
"Kami ingin daerah dapat merasakan manfaat dari
gerakan bersih sampah. Kami di KLHK memiliki target zero emision dari sektor
sampah. Komitmen kami di Pusat ini kami tunjukkan dengan mendorong
kabupaten/kota mulai dari gerakan bersih sampah seperti yang telah kita
laksanakan tadi," kata Sayid di Bank Sampah Bersinar, Kecamatan Baleendah,
Bandung, Sabtu (18/2).
Sayid mengatakan, pengelolaan sampah di Indonesia telah
berkembang maju menuju emisi net zero yang diwujudkan melalui berbagai aksi
mitigasi yang dilaksanakan secara bertahap dan komprehensif. Ditargetkan pada
tahun 2025 seluruh TPA dikelola dengan metode lahan urug saniter dan
pemanfaatan gas metan pada tahun 2050. Sedangkan mulai tahun 2030 tidak ada
lagi pembangunan TPA baru. Penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan sampai
masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan.
"Kalau TPA yang sudah ada tidak apa-apa berjalan,
tetapi tidak lagi membangun yang baru. Langkah-langkah kita seperti ini tidak
boleh bosan karena lama kelamaan akan menjadi kebiasaan," katanya.
Sementara mulai tahun 2031, lanjut Sayid, akan diupayakan
tidak ada lagi pembakaran sampah secara liar. Fasilitas pengelolaan sampah
seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass akan
terus dioptimalkan dan ditingkatkan kapasitasnya sehingga pada tahun 2050
operasional TPA hanya diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah
residu. Penguatan kegiatan pemilahan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai
bahan baku daur ulang ditingkatkan secara bertahap.
Menurutnya, untuk mewujudkan target tersebut, perlu
mengoptimalkan seluruh aspek rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
agar menguatkan pengelolaan sampah di sumber sehingga mengurangi timbulan
sampah yang dikirim ke TPA dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan.
Selain itu, kolaborasi sinergis yang erat diperlukan
antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha,
civil society organization (LSM) dan komunitas masyarakat, sehingga akan
menguatkan rantai nilai pengelolaan sampah dan mewujudkan pengelolaan sampah
menuju emisi net zero tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bandung Dadang
Supriatna mangapresiasi langkah KLHK karena peduli terhadap persoalan sampah di
daerah. Pemda pun mendukung rencana KLHK untuk tidak membangun TPA baru pada
tahun 2030 karena akan lebih baik memanfaatkan Bank Sampah serta membangun
tempat pengelolaan sampah induk di setiap desa di Kabupaten Bandung.
“Jadi kami sepakat kalau tahun 2030 tidak membangun TPA
baru lagi, dan mengoptimalkan Bank Sampah. Kami akan ada tiga pengelolaan Bank
Sampah di suatu titik tempat, ada pengelolaan sampah yang sifatnya organik dan
yang kedua RDF. Jika itu dapat berjalan dengan baik rencananya akan membangun
sebanyak 7 pengelolaan sampah,” kata Dadang.
Dadang mengatakan, Pemda Bandung sudah melakukan berbagai
upaya untuk mengurangi volume sampah agar tidak terjadi penumpukkan sampah di
TPA. Karena belajar dari pengalaman insiden longsoran TPA Leuwigajah di Cimahi
Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2005 yang merenggut ratusan nyawa.
"Kabupaten Bandung menghasilkan sampah dari sampah
rumah tangga sekitar 1.280 ton setiap harinya. Tetapi berkat kerja sama semua
pihak dalam memilah dan mengelola sampah, dari 1.280 ton ini hanya menyisahkan
400 ton saja,” ujar Dadang.
Sayid pun mengapresiasi langkah Pemda Bandung yang telah
bertransformasi di dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Solusi-solusi
di tiap daerah diharapkan terus muncul agar Indonesia dapat bersih dari sampah
di masa depan.