DITJEN PSLB3 KLHK, Senin 21 Maret 2022
"Make Mercury History," itulah
kampanye dari Konvensi Minamata tentang Merkuri. Tagline ini berarti, ke
depannya senyawa tersebut harus disudahi penggunaannya karena terbukti banyak
merugikan lingkungan, termasuk membahayakan kesehatan masyarakat.
Pada tahun 2022 ini, Indonesia dipercaya untuk
menjadi negara tuan rumah pertemuan para pihak atau Conference of the Parties
(COP) yang keempat. Pembukaan COP-4 Konvensi Minamata dilaksanakan di Bali
(21/03/2022) yang dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara.
Menteri LHK, Siti Nurbaya membuka secara langsung
COP-4 Minamata ini. Menteri Siti pada pidatonya menerangkan bahwa sebagai
penyelenggara COP pertama yang diadakan di luar Jenewa, dirinya menegaskan
kembali komitmen para negara pihak untuk menjadikan isu merkuri sebagai
perhatian global dan bekerja bersama untuk membuat merkuri sebagai bagian dari
sejarah.
Konvensi Minamata telah berdiri kurang dari lima
tahun. Namun, saat ini anggotanya telah berkembang dari lima puluh menjadi
lebih dari seratus tiga puluh negara anggota. Menteri Siti kemudian berharap
akan lebih banyak lagi negara dapat bergabung dengan upaya global dalam
mengatasi masalah merkuri
Tantangan lain yang juga harus dihadapi
Konvensi Minamata adalah perdagangan ilegal merkuri. Laporan internasional
menunjukkan adanya peningkatan yang mengkhawatirkan dari perdagangan ilegal
merkuri global, terutama digunakan di sektor Penambangan Emas Skala Kecil
(PESK).
Penyelenggaraan COP-4 Minamata kali ini juga akan
menjadi tonggak sejarah untuk komitmen para negara pihak dalam penanganan dan
penghapusan merkuri. Bali Declaration, akan menjadi salah satu outcome dalam
Pertemuan COP-4 Minamata.
Menteri Siti mengungkapkan bahwa pemerintah
Indonesia sedang menjalankan kebijakan nasional untuk mencapai Indonesia bebas
merkuri pada tahun 2030.
Kebijakan nasional ini berfokus pada empat sektor
prioritas, yaitu sektor manufaktur, energi, PESK dan kesehatan. Termasuk juga
penerbitan regulasi teknis di tingkat menteri dan implementasi yang
terintegrasi dengan pemerintah daerah.